Perizinan Usaha Perusahaan Logistik

Berikut rangkuman perizinan usaha berdasarkan jenis layanan logistik sesuai regulasi yang berlaku.

Izin Usaha Logistik Angkutan Laut

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013.

Persyaratan Wajib:

• Badan hukum Indonesia: PT, BUMN, BUMD, Koperasi.
• NIB OSS, Akta pendirian disahkan instansi berwenang.
• Modal dasar min Rp 6 Miliar, disetor min Rp 1,5 Miliar.
• NPWP, Penanggung jawab pimpinan, Domisili usaha.
• Minimal 1 tenaga ahli D3 pelayaran niaga.
• Rencana usaha & pengoperasian kapal (business plan).

Persyaratan Teknis:

• Minimal 1 unit kapal motor berbendera Indonesia laik laut min GT 175.
• 1 unit kapal tunda + tongkang min GT 175.
• Alternatif: tongkang bermesin berbendera Indonesia min GT 175.

Izin Usaha Logistik Angkutan Udara Niaga

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Perhubungan PM 35 Tahun 2021.

Persyaratan Wajib:

• Memiliki NIB OSS.
• Rencana usaha minimal 5 tahun:
• Jenis & jumlah pesawat, operation base, rute, rotasi, kapasitas, permintaan.
• SDM: manajemen, teknisi, pilot, minimum sesuai kebutuhan 5 tahun.
• Aspek keuangan: investasi awal, modal kerja, proyeksi arus kas & profitabilitas.
• Minimal 1 unit pesawat dan menguasai minimal 2 unit untuk operasional.

Izin Usaha Logistik Angkutan Udara Bukan Niaga

Dasar Hukum: PM 35 Tahun 2021.

Persyaratan Khusus:

• NIB OSS, Surat keterangan dari instansi pembina kegiatan & penyelenggara bandara.
• Rencana kegiatan 5 tahun:
• Jenis & jumlah pesawat, base penempatan, area operasi.
• SDM: manajemen, teknisi, personel pesawat.
• Tahapan pemenuhan SDM minimal 5 tahun.

Disusun oleh Centra Volution Indolegal — Part of EasyHelps
Plaza Sentral 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 46, Jakarta 12930
Email: info@volution.id