Deskripsi

Izin ini dikhususkan bagi pelaku usaha yang ingin berpartisipasi sebagai Penyelenggara dalam layanan National Payment Gateway (GPN) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dasar Hukum

Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

Persyaratan Wajib

1. Berbentuk badan hukum Indonesia
2. Memiliki izin sebagai Prinsipal dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dari BI
3. Memenuhi ketentuan modal disetor minimum sesuai SEBI
4. Memenuhi batas kepemilikan (termasuk kepemilikan asing) sesuai ketentuan BI
5. Memiliki SDM kompeten di bidang sistem pembayaran, TI, dan manajemen risiko
6. Memiliki infrastruktur TI yang andal dan aman
7. Menerapkan manajemen risiko efektif (operasional, hukum, reputasi, strategis)
8. Memiliki mekanisme perlindungan konsumen
9. Menerapkan program APU PPT sesuai ketentuan

Persyaratan Teknis

1. Mampu berinteroperasi dengan sistem pembayaran lain dalam GPN
2. Menerapkan standar teknis yang ditetapkan BI (keamanan, komunikasi, dll)
3. Sistem keamanan memadai untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi
4. Kapasitas sistem mencukupi untuk menangani volume transaksi besar
5. Menjamin ketersediaan sistem (uptime tinggi) sesuai standar BI

Persyaratan Khusus

• Model bisnis sebagai Penyelenggara GPN
• Kompleksitas layanan dan potensi risiko operasional
• Kewajiban memiliki sertifikasi keamanan khusus (mis. PCI DSS)
• Audit keamanan berkala oleh auditor independen terakreditasi BI
• Pelaporan rutin: volume transaksi, jenis transaksi, dll
• Partisipasi dalam forum industri pembayaran nasional

Catatan Tambahan

• Penilaian kemampuan dan kepatutan pemegang saham, direksi, dan komisaris
• Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
• Memiliki sertifikasi sistem manajemen (ISO) yang terakreditasi oleh KAN

Untuk melanjutkan proses pengurusan izin ini, silakan klik tombol "Pesan Sekarang" dan selesaikan pembayaran. Tim admin kami akan memproses seluruh kelengkapan perizinan Anda.